GMNI Inhil Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Trisila.com
Bagikan Tulisan Ini Bung...

“Kami menolak Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019, dan segala bentuk kapitalisme kesehatan yang membebani rakyat kecil”. Teriak salah seorang kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia.

Tembilahan – Puluhan mahasiswa dan kader GMNI Inhil (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia – Indragiri Hilir)  mengelar aksi di Kantor DPRD Inhil. Tembilahan, Selasa (12/11/2019).

Aksi tersebut untuk menyikapi Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 82 tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Perpres yang telah disahkan pada tanggal 24 Oktober 2019 itu memutuskan akan menaikan tarif iuran dua kali lipat. Kenaikan itu untuk peserta mandiri dari kelas I, II, dan III pada Januari 2020 mendatang.

Adapun tuntutan dari aksi  GMNI Inhil tersebut adalah :

1. Menolak kenaikan BPJS Kesehatan, 2. Menolak segala bentuk kapitalisasi kesehatan oleh Negara, 3. Meminta Pemkab dan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir menyampaikan tuntutan sesuai fungsi dan ketentuannya.

Hanya ada dua cara untuk membatalkan perpres no 75

Setelah beberapa waktu menyampaikan orasi di depan Gedung DPRD Inhil, masa aksi dipersilahkan masuk kedalam gedung dan mengadakan audiensi. Selain Ketua DPRD Inhil, Ferryandi dan di dampingi Ketua Komisi IV DPRD Inhil, Samino. Terlihat juga perwakilan dari BPJS Cabang Tembilahan, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Puri Husada,  dan perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir.

“hanya ada dua jalan untuk membatalkan perpres ini, yaitu dengan menerbitkan Perpres baru oleh Presiden Jokowi yang isinya pencabutan perpres 75, atau dengan membawanya ke Mahkamah Agung, dengan jalan Judicial review, maka dari itu kami meminta DPRD Kab. Inhil dan Pemkab Inhil menyampaikan bahwa masyarakat Inhil merasa sangat keberatan dengan kenaikan iuran ini”. Jelas Agung Prayogi, koordinator lapangan aksi.

Seleksi Direksi BUMD Inhil Dibuka, APMI: Jangan Ada Nepotisme!

Kadis Kesehatan Zainal Arifin mengatakan sepakat dengan suara mahasiswa mengenai iuran BPJS Kesehatan,

“saya sepakat dengan suara mahasiswa sekalian, bahwa hal ini bisa disampaikan ke pemerintah pusat, boleh iuran naik, tapi jangan sampai yang kelas 3 ikut naik juga, karena di dominasi oleh masyarakat kurang mampu.”

Lebih rinci, Agung juga mengharapkan validitas data antara Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir dan BPJS Kesehatan.

 

gmni Inhil Trisila.com
Masa aksi saat melakukan audiensi

“Kami sebenarnya terkejut dengan statement dari perwakilan Dinas sosial, mereka mengatakan BPJS dan Dinsos masih kurang berkomunikasi soal data-data PBI (red: Penerima Bantuan Iuran), mungkin kerugian di daerah dan di pusat juga dikarenan kesalahan kelola, jangan melulu menyalahkan rakyat kecil, sampai menemukan penyebab pastinya.”

Terakhir, Ketua Komisi 4 mengatakan bahwa akan menyampaikan tuntutan mahasiswa  dan DPC GMNI Inhil kepada tingkatan yang lebih tinggi,

“Kami akan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan adik-adik mahasiswa di sini, karna Perpres ranahnya di pusat.” (Red)

4 thoughts on “GMNI Inhil Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Komentar