Media Online

Media Online, Bisnis, Hoax, dan Politik

Bagikan

Media Online

Trisila.com – Perkembangan politik di Indonesia sejak reformasi menunjukkan suatu fenomena menarik, salah satunya adalah kebebasan pers. Kebebasan pers telah memberikan efek signifikan terhadap partisipasi masyarakat untuk terlibat menilai dan mengamati proses politik di Indonesia. Pers dengan segala macam bentuknya termasuk media online benar-benar telah memainkan perannya dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat.

Dalam menjalankan aktivitasnya, pers memiliki beberapa fungsi penting seperti: memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan; mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu sejalan dengan kebebasan pers ini, kebijakan politik otomatis mendapat pengawasan, kritik, dan koreksi masyarakat.

Baca Juga : Media Mengaburkan Esensi Perjuangan Mahasiswa

Bebasnya pers terlihat baik bagi demokrasi Indonesia, akan tetapi ada fenomena lain yang bisa kita cermati. Menurut Dewan Pers saat ini Indonesia adalah negara dengan jumlah media terbanyak di dunia. Setidaknya ada 47.000 media massa terdiri dari media cetak, radio, televisi dan media online. Begitu mengejutkan dari 47.000 media di Indonesia 43.794 adalah media online, hanya 2.000  media cetak, 674 radio, 523 televisi termasuk lokal. Untuk media online, tercatat sebagai media profesional dan lolos syarat pendataan hanya 168 media online saja pada 2015. (Tempo.co, 10/2/2018). Hal ini menyebabkan rentannya masyarakat diterpa berita-berita yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Bisnis

Perkembangan media online yang tidak terbendung ini dapat kita kaitkan dengan perkembangan ekonomi digital. Kita mungkin bertanya dari mana media online menghidupi dirinya. Berbeda dengan media mainstream yang sudah mapan, biasanya banyak media online tidak kuat dalam hal manajemen dan keuangan. Untuk diketahui, ada dua sumber pendapatan media online, selain dari kontrak kerja sama dengan institusi pemerintah dan swasta, media online juga mendapat penghasilan dari berbagai penyedia jasa iklan seperti Google Adsense, Sponsored Content, dan sejenisnya. Persoalan bisnislah yang sering membuat media-media online cenderung tidak lagi mengindahkan peran dan fungsinya menurut undang-undang.

 

Baca Juga : Marhaenisme, Asas Perjuangan Yang Relevan Sampai hari ini

Fenomena ini tak terlepas dengan psikologi sosial masyarakat Indonesia yang mudah percaya dengan sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Media online menyambut ini sebagai peluang untuk meningkatkan kunjungan netizen di portal beritanya. Dirjen Aptika Kemkominfo dan Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, dari sekitar 132 juta pengguna internet di Indonesia, 65%-nya ternyata masih mudah terhasut berita bohong. Semuel merujuk pada data dari Centre for International Governance Innovation (CIGI) IPSOS 2017 (Liputan6, 19/12/2017).

 

Hoax

Masyarakat Indonesia banyak yang hanya membaca judul tanpa membaca isi keseluruhan  suatu kabar dan hanya percaya pada sumber tertentu dan terlalu “mengagungkan” sumber tersebut. Selain itu banyak yang tidak memercayai sumber lain yang dianggap berbeda golongan atau pandangan politik. Masyarakat Indonesia banyak yang tidak bisa membedakan antara satir dengan hoax dan membenarkan suatu kabar berdasarkan tingkat keseringan mereka melihat kabar itu “lewat” di linimasa media sosial. Hal ini tambah parah dengan enggannya mencari kebenaran berita dan melakukan verifikasi ulang, beberapa bahkan tidak tahu caranya. Tidak jarang kita melihat hanya dengan ajakan semacam “share = berpahala”, “like = amin” atau “komentar = membantu” sudah cukup membuat banyak orang Indonesia percaya dengan berita yang disebarkan.

Kondisi seperti ini banyak dimanfaatkan politisi untuk menciptakan opini publik sesuai kepentingan mereka. Hal ini baik secara langsung atau  tidak langsung  merugikan masyarakat karena mengkonsumsi berita politik yang tidak sehat, provokatif dan bahkan hoax. Banyak contoh berita hoax yang berdedar di tengah masyarakat. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika  selama April 2019 teridentifikasi berita hoax sebanyak 486, dan 209 hoax berasal dari kategori politik. Hasil ini berdasarkan penelusuran dengan menggunakan mesin AIS oleh Subdirektorat Pengendalian Konten Internet Direktorat Pengendalian Ditjen Aplikasi Informatika (Detik.com, 1/5/2019).

Baca Juga : Penjajahan Gaya Baru, Mari Kenali dan Lawan !

Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus memaparkan kategori konten hoax yang berhasil diindetifikasi Kominfo sepanjang Agustus 2018-April 2019. Berikut daftarnya: Kategori politik: 620 hoax, Kategori pemerintahan: 210 hoax, Kategori kesehatan: 200 hoax, Kategori fitnah: 159 hoax, Kategori kejahatan: 113 hoax (Detik.com- Rabu 01 Mei 2019, 18:06 WIB).

Politik

Undang-undang Pers tidak dapat membendung hadirnya media online.  Dewan Pers juga tidak memiliki kekuasaan untuk mencegah hal itu terjadi. Dilema media online antara menjalankan fungsi dan persoalan penghasilan membuat ini sekamin pelik. Jika tidak segera diatur, ini akan menjadi badai besar yang akan menyebabkan dis-integrasi informasi dan publik akan mengalami krisis kepercayaan untuk banyak hal terutama terkait persoalaan politik. Sejak pemilu DKI Jakarta hingga pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 masyarakat terbelah, dan berita-berita yang tidak bisa diverifikasi kebenarannya berkonstribusi cukup besar.  Perlu upaya keras dan masif  menumbuhkan kesadaran masyarakat agar lebih selektif dan kritis terhadap pemberitaan di media online. Tanggung jawab ini tidak hanya diemban pemerintah, akan tetapi semua lapisan masyarakat yang sadar akan ancaman tersebut.

Saipudin Ikhwan, mahasiswa Pascasarjana Kajian Komunikasi dan Masyarakat Islam, UIN Sunan Kalijaga

🔥70
Bagikan

7 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *