Terkait Tol Pekanbaru-Dumai, DPP GMNI Layangkan Surat ke BPJT

DPP GMNI Tolak RUU Cipta lapangan kerja Omnibus law Trisila.com
Bagikan Tulisan Ini Bung...

Trisila.com – Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) melayangkan surat kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Jum’at (31/01/2020).

Surat yang langsung di tanda tangani oleh Riski Ananda Pablo, Ketua DPP Bidang UU dan Advokasi Kebijakan tersebut berisikan permohonan penjelasan oleh BPJT, terkait pembangunan Jalan tol trans Sumatra Pekanbaru-Dumai seksi 5 (lima).

Dikatakan dalam surat tersebut, DPP GMNI meminta penjelasan sesuai dengan tugas dan wewenang BPJT dalam peraturan menteri PUPR nomor 34 PRT/M/2015.

Terlihat surat tersebut di tembuskan kepada, kementrian PUPR, Kementrian BUMN, dan juga DPR RI Komisi V.

https://www.trisila.com/2020/01/kemelut-jiwasraya-gmni-pertanyakan-ojk/

Jalan Tol Pekanbaru–Dumai adalah jalan tol bagian dari Jalan Tol Trans Sumatra yang menghubungkan Pekanbaru dan Dumai yang berada di Provinsi Riau. Pembangunan jalan tol ini dimulai pada bulan Desember 2016.

Jalan tol ini dibagi menjadi 6 seksi, yaitu: 1. Pekanbaru – Minas : 9.2 Km, 2. Minas – Petapahan : 23.6 Km, 3. Petapahan – Kandis Utara : 17.45 Km, 4. Kandis Utara – Duri Selatan : 28.95 Km, 5. Duri Selatan – Duri Utara : 27.23 Km, dan 6. Duri Utara – Dumai : 25.05 Km. Panjang keseluruhan Tol ini adalah 131.48 Km

Penjelasan yang dimintakan DPP GMNI adalah terkait dengan evelasi aktual dan evelasi tertagih pada pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Pekanbaru-Dumai Seksi 5 (Lima).

Baca Juga : Terkait Omnibus Law, GMNI Ambil Sikap

Dalam suratnya, DPP GMNI menjelaskan penjelesan dibutuhkan guna sebagai alat komparasi atas data-data yang mereka miliki. Untuk selanjutnya diteruskan dalam bentuk aksi demonstrasi ke pihak-pihak terkait.

 

Admin Trisila.com

admin adalah seorang admin...

Komentar