Politik Anggaran & Keterbukaan Informasi Publik

politik anggaran
Bagikan Tulisan Ini Bung...

Padahal, Dokumen APBD itu bukan dokumen rahasia. Wajah asli rezim, pada akhirnya akan tergambar dari alokasi Dana Daerah. Oleh sebab itu jika mau melihat pemerintah  pro rakyat atau tidak, maka lihatlah kemana alokasi dana daerah dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Politik Anggaran, sebuah terminologi yang mungkin sering kita dengar tetapi banyak yang tidak mengerti.  Tidak mungkin kita dan seluruh instrumen perjuangan, ditengah kondisi kesejahteraan rakyat yang semakin buruk ini, hanya diam membisu dan tidak mau tau kemana uang rakyat digunakan. Untuk itu, semua kita harus benar-benar mengerti dengan proses anggaran yang ada di daerah.

Singkatnya, cita-cita, visi-misi, program prioritas dan target capaian oleh pemerintah akan terlihat melalui alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam prosesnya, mulai dari penyusunan, pembahasan, pengerjaan, pengawasan, hingga evaluasi, sudah pasti dalam pengaruh politik, kekuatan politik. (Politik Anggaran).

Tujuan utama dari APBD adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur pendapatan daerah serta pengeluaran daerah demi kesejahteraan daerah. APBD juga bertujuan sebagai koordinator pembiayaan dalam pemerintahan daerah dan menciptakan transparansi dalam anggaran pemerintah daerah.

Mekanisme Penyusunan APBD

  1. Pemerintah daerah menyusun RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
  2. Pemerintah daerah mengajukan RAPBD tersebut kepada DPRD untuk d/rapatkan apakah RAPBD tersebut d/setujui atau tidak.
  3. Jika DPRD memutuskan untuk menyetujui RAPBD, maka RAPBD akan d/sahkan menjadi APBD.

 

Jelas, Semua retorika pembangunan dan janji janji politik oleh para pemimpin bisa kita chek kebenarannya melalui dokumen APBD. Sejak pemimpin-pemimpin lalu, pernahkah kalian memegang dokumen APBD? apakah dokumen itu dokumen rahasia negara?. TIDAK!,  Semua rakyat punya hak untuk mendapatkannya.

Oleh sebab itu, “Rebut” dan bedah dokumen APBD, tidak hanya tahun ini, tapi juga tahun-tahun sebelumnya. Agar benar-benar kita lihat kemana uang rakyat d/gunakan oleh para pejabat. Kita hidup di zaman demokrasi, d/mana keterbukaan informasi publik dijamin, dan itu semua sah secara hukum.

Belajar dari DKI Jakarta

Harusnya kita belajar dengan apa yang terjadi di DKI Jakarta. Pada tahun 2019 lalu, heboh tentang politik anggaran, bagaimana rakyat dan beberapa anggota DPRD mengkritisi alokasi anggaran yang “aneh”.  Akhirnya karena maraknya pemberitaan dan pembicaraan masyarakat terkait R-APBD Jakarta, maka Pemerintah DKI segera merivisi R-APBD tersebut.

Padahal DKI Jakarta sudah menerapkan sistem keterbukaan yang cukup baik dibanding daerah lain. Rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jakarta bisa diakses melalui situs resmi apbd.jakarta.go.id. Meskipun begitu, tetap saja memiliki potensi penyalahgunaan atau kelalaian.

Apalagi daerah yang tidak menerapkan sistem e-Budgeting seperti Indragiri Hilir, tentu potensi penyalahgunaan, atau minimal kontrol masyarakat akan sangat kurang. Ingat, Kejahatan tidak hanya terjadi karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan.

 

Jangan khawatir, semua dokumen APBD, RAPBD, KUA PPS, RPJMP, RKPD, Renja OPD, RKA/DPA OPD, itu bisa d/dapatkan. Jelas sekali d/atur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, d/mana setiap badan publik wajib membuka informasi publik termasuk dokumen anggaran.

Bahkan ada sanksi hukum jika badan publik tidak memberikan dokumen tersebut. Jika cara formal tersebut terlalu lama dan mengalami hambatan, maka bisa melakukan pendekatan secara informal, misalnya meminta dokumen melalui anggota DPRD terutama yang ada di Badan Anggaran (Banggar).

 

Politik Anggaran yang sehat harusnya melahirkan kebijakan yang pro rakyat. Platfom pembangunan yang termuat dari APBD sejatinya memang harus sebesar-besarnnya untuk kepentingan rakyat.

Tentunya upaya ini akan mendapatkan perlawanan dari pihak-pihak yang berkepentingan menggerogoti uang rakyat. Tapi juga adalah sebuah keniscayaan jika memang kita menginginkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat.

Keterlibatan rakyat dalam pengawasan harus kita dorong. Sudah semestinya Pemda dan DPRD menyambut baik hal ini (Keterbukaan APBD), jika tidak, kita bisa menebak, siapa mereka. Jika jalan formal dan pendekatan non-formal menemui jalan buntu, maka tidak ada pilihan lain, Kibarkan bendera perlawanan.

Merdeka!

Panjang Umur Perjuangan!

 

Istana Sepi Perjuangan

Yogyakarta, Kamis 6 Februari 2020.

2 thoughts on “Politik Anggaran & Keterbukaan Informasi Publik

Komentar

anak anak

Wahai Orang Tua, Baca Ini Agar Anda Tidak Jadi “Monster” Bagi Anak

Baca dan renungkan Pernyataan d/bawah ini. . . “Orang tua saya memukuli saya sewaktu kecil tapi saya tidak trauma”. Kata laki laki yang dilaporkan ke kantor polisi oleh mantan istrinya karena kekerasan fisik. “Saya sewaktu kecil d/biarkan menangis sendiri oleh orang tua saya sampai ketiduran dan tidak keluar dari kamar”. Kata laki laki yang menghabiskan […]

Read More
Kata-kata Ini Membuat Orang Segan Debat Dengan Anda

Kata-kata Ini Membuat Orang Segan Debat Dengan Anda

Kata-kata Ini Membuat Orang Segan Debat Dengan Anda. Kata-kata bijaksana berikut dirangkai dengan pola yang d/kenal sebagai Sleight of Mouth (SOM) yang kalau d/terjemahkan secara bebas berarti “Bersilat Lidah”. Secara umum, pola SOM bermain d/ keyakinan. Akan tetapi kita tau bahwa keyakinan seseorang yang tentu berbeda-beda dan belum tentu benar. Setiap keyakinan seseorang selalu d/bentuk […]

Read More
Gerilya Kota

Gerilya Kota, Arti dan Penjelasan Singkatnya

Gerilya Kota – Kita sering mendengar kata gerily@, bahkan Indonesia disebut-sebut memiliki kemapuan perang gerily@ yang hebat. Yups, Gerilya adalah strategi perang. Perang Melawan siapa? Tergantung, bisa penjajah, bisa juga penguasa yang akan digulingkan. Tan Malaka juga termasuk orang yang melekat sekali dengan kata Gerilya. Hanya saja lebih khusus dengan kata Gerilya Politik Ekonomi. Gerpolek, […]

Read More