Politik Anggaran & Keterbukaan Informasi Publik

Bagikan

Padahal, Dokumen APBD itu bukan dokumen rahasia. Wajah asli rezim, pada akhirnya akan tergambar dari alokasi Dana Daerah. Oleh sebab itu jika mau melihat pemerintah  pro rakyat atau tidak, maka lihatlah kemana alokasi dana daerah dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Politik Anggaran, sebuah terminologi yang mungkin sering kita dengar tetapi banyak yang tidak mengerti.  Tidak mungkin kita dan seluruh instrumen perjuangan, ditengah kondisi kesejahteraan rakyat yang semakin buruk ini, hanya diam membisu dan tidak mau tau kemana uang rakyat digunakan. Untuk itu, semua kita harus benar-benar mengerti dengan proses anggaran yang ada di daerah.

Singkatnya, cita-cita, visi-misi, program prioritas dan target capaian oleh pemerintah akan terlihat melalui alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam prosesnya, mulai dari penyusunan, pembahasan, pengerjaan, pengawasan, hingga evaluasi, sudah pasti dalam pengaruh politik, kekuatan politik. (Politik Anggaran).

Tujuan utama dari APBD adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur pendapatan daerah serta pengeluaran daerah demi kesejahteraan daerah. APBD juga bertujuan sebagai koordinator pembiayaan dalam pemerintahan daerah dan menciptakan transparansi dalam anggaran pemerintah daerah.

Mekanisme Penyusunan APBD

  1. Pemerintah daerah menyusun RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
  2. Pemerintah daerah mengajukan RAPBD tersebut kepada DPRD untuk dirapatkan apakah RAPBD tersebut disetujui atau tidak.
  3. Jika DPRD memutuskan untuk menyetujui RAPBD, maka RAPBD akan disahkan menjadi APBD.

 

Jelas, Semua retorika pembangunan dan janji janji politik oleh para pemimpin bisa kita chek kebenarannya melalui dokumen APBD. Sejak pemimpin-pemimpin lalu, pernahkah kalian memegang dokumen APBD? apakah dokumen itu dokumen rahasia negara?. TIDAK!,  Semua rakyat punya hak untuk mendapatkannya.

Oleh sebab itu, “Rebut” dan bedah dokumen APBD, tidak hanya tahun ini, tapi juga tahun-tahun sebelumnya. Agar benar-benar kita lihat kemana uang rakyat digunakan oleh para pejabat. Kita hidup di zaman demokrasi, dimana keterbukaan informasi publik dijamin, dan itu semua sah secara hukum.

Belajar dari DKI Jakarta

Harusnya kita belajar dengan apa yang terjadi di DKI Jakarta. Pada tahun 2019 lalu, heboh tentang politik anggaran, bagaimana rakyat dan beberapa anggota DPRD mengkritisi alokasi anggaran yang “aneh”.  Akhirnya karena maraknya pemberitaan dan pembicaraan masyarakat terkait R-APBD Jakarta, maka Pemerintah DKI segera merivisi R-APBD tersebut.

Padahal DKI Jakarta sudah menerapkan sistem keterbukaan yang cukup baik dibanding daerah lain. Rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jakarta bisa diakses melalui situs resmi apbd.jakarta.go.id. Meskipun begitu, tetap saja memiliki potensi penyalahgunaan atau kelalaian.

Apalagi daerah yang tidak menerapkan sistem e-Budgeting seperti Indragiri Hilir, tentu potensi penyalahgunaan, atau minimal kontrol masyarakat akan sangat kurang. Ingat, Kejahatan tidak hanya terjadi karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan.

Baca Juga:

Saipudin Ikhwan : Jangan Hentikan Konfrontasi!

Jangan khawatir, semua dokumen APBD, RAPBD, KUA PPS, RPJMP, RKPD, Renja OPD, RKA/DPA OPD, itu bisa didapatkan. Jelas sekali diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap badan publik wajib membuka informasi publik termasuk dokumen anggaran.

Bahkan ada sanksi hukum jika badan publik tidak memberikan dokumen tersebut. Jika cara formal tersebut terlalu lama dan mengalami hambatan, maka bisa melakukan pendekatan secara informal, misalnya meminta dokumen melalui anggota DPRD terutama yang ada di Badan Anggaran (Banggar).

Klik untuk download UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Politik Anggaran yang sehat harusnya melahirkan kebijakan yang pro rakyat. Platfom pembangunan yang termuat dari APBD sejatinya memang harus sebesar-besarnnya untuk kepentingan rakyat.

Tentunya upaya ini akan mendapatkan perlawanan dari pihak-pihak yang berkepentingan menggerogoti uang rakyat. Tapi juga adalah sebuah keniscayaan jika memang kita menginginkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat.

Keterlibatan rakyat dalam pengawasan harus kita dorong. Sudah semestinya Pemda dan DPRD menyambut baik hal ini (Keterbukaan APBD), jika tidak, kita bisa menebak, siapa mereka. Jika jalan formal dan pendekatan non-formal menemui jalan buntu, maka tidak ada pilihan lain, Kibarkan bendera perlawanan.

Merdeka!

Panjang Umur Perjuangan!

 

 

Istana Sepi Perjuangan

Yogyakarta, Kamis 6 Februari 2020.

🔥131
Bagikan

2 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *