Menyoal Pelaksanaan Retribusi, Yayasan Kuntala Chambers Tunggu Respon Bupati

Bagikan
“Jika ruangan penguasa terlalu kecil untuk mengisahkan keluhan yang besar, maka jalanan tetap terbuka lebar untuk menerjang penindas yang mengangkang”
R. Gahardika, S.Sn

Trisila – Kuala Tungkal – Kamis, 12/3/2020 – Kebijakan retribusi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) menimbulkan masalah bagi pengembangan kepemudaan.

Masalah itu terkait jumlah uang yang harus dibayar atas pelayanan Pemda kepada masyarakat (pemuda), seperti pemakaian gedung dan perlengkapnnya.

Akibat dari kebijakan retribusi (pemakaian fasilitas daerah) tersebut, beberapa pemuda menyampaikan dan mendiskusikan masalah dan keluhannya diruang-ruang diskusi.

Seperti keluhan seniman muda yang ingin berkarya, salah satunya disampaikan oleh Riwan Gahardika, S.Sn (24), ia merasa begitu sulit mengembangkan diri di tanah kelahirannya sendiri.

Kita sudah kekurangan fasilitas, jangan ditambah dengan ketidakpastian jumlah uang yang harus dibayar saat menggunakan gedung, perlengkapan, dan jasa yang ada,” ucap Riwan.

Berapa yang tertulis diperda, ya segitulah yang harus dibayarkan, dan jangan lupakan aspek keadilan bagi penggunanya,” tambahnya.

Tidak hanya kalangan seniman muda, kegerahan juga diteruskan oleh Muhammad Irvan selaku Ketua Dewan Kesenian Tanjab Barat yang juga berstatus sebagai Ketua Yayasan Kuntala Chambers.

Selaku seniman senior, Ia mengatakan bahwa persoalan ketidakpastian jumlah pembayaran retribusi itu sudah sering terjadi, bukan ditahun ini saja.

Penggunaan gedung pola, gedung runtuh (ex. gedung kesenian), Ancol, dan beberapa perlengkapan lain, itu semua tidak jelas pungutannya dalam praktek,” kata Galank (sapaan akrab Muhammad Irvan).

terbukti setiap event dengan menggunakan fasilitas yang sama, tapi pembayarannya berbeda-beda,” tambahnya.

Galank juga menjelaskan bahwa jumlah pembayaran sudah tertera jelas dilampiran Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha yang telah direvisi 2 kali menjadi Perda Nomor 14 Tahun 2016.

Tapi pada prakteknya, masih terdapat ketidakpastian jumlah pembayaran, bahkan cendrung tidak adil bagi pemuda yang ingin mengembangkan diri di bidang kesenian.

Krisis Konsep Berfikir Kepemimpinan

Demi mencari titik terang terkait masalah retribusi tersebut, Yayasan Kuntala Chambers mengajukan surat permohonan dialog kepada Bupati Tanjab Barat.

Surat permohonan dialog itu disampaikan oleh pihak Kuntala Chambers melalui dua bagian, pertama pada bagian agendaris bupati (28/2/20), kedua pada bagian umum (29/2/20).

Akantetapi kedua surat itu tidak kunjung direspon oleh Bupati Tanjung Jabung Barat. Sehingga pihak Kuntala Chambers kembali menyampaikan surat dengan prihal yang sama pada kamis (12/3/20) di ruang agendaris bupati.

Riwan menyampaikan harapannya semoga surat yang disampaikan kali ini mendapat respon dari Bupati.

Jika ruangan penguasa terlalu kecil untuk mengisahkan keluhan yang besar, maka jalanan tetap terbuka lebar untuk menerjang penindas yang mengangkang,” tandasnya.

Yang jelas, kami hanya ingin bicara baik-baik kepada kepala daerah terkait masalah ini, makanya kami pakai bahasa administrasi,” Galank menyambung statement Riwan.

kami masih menunggu. Ya kalau juga tidak direspon, berarti kepala daerah ingin kami pakai cara lain untuk membahasnya,” Tutup Galank.

Baca Juga: Pasar Kejut 2.0 Sukses Di Garap Pemuda Tungkal

🔥484
Bagikan

3 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *