Keterbukaan Dokumen APBD Rahasia Negara?

Bagikan

Trisila.com — keterbukaan anggaran, Transparansi dana APBD merupakan polemik yang tidak akan ada habisnya. Setiap organsiasi, lembaga serta instansi apapun dan di manapun diharuskan memiliki kesadaran transparansi itu sendiri.

 

Contoh penggunaan budaya transparansi yakni pembacaan isi tabungan (biasa disebut kas atau celengan) masjid di masing – masing lingkungan setiap pekan.

Pengurus masjid menerapkan keterbukaan pendapatan dan pengeluaran setiap Jumat dan juga menuliskannya di papan pengumuman masjid. Metode ini dipilih sejak dahulu oleh pengurus masjid karena sadar bahwa dana yang masuk ke masjid adalah dana publik, bukan dana pribadi.

 

Jangan heran pula bila muncul ekspos dugaan penyimpangan anggaran ke publik, eksekutif maupun legislatif acap gelagapan. Apabila ditanya, mereka biasa berkilah akan melakukan kroscek dulu, Jika makin terdesak, jawaban paling “aman” biasanya ada salah ketik atau salah input.

 

 

Fenomena itu sejatinya bisa dilihat dari sulitnya publik mengakses dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Pejabat eksekutif maupun legislatif terkesan tertutup bila dimintai penjelasan terkait APBD.

 

Soal yang ini saya punya pengalaman. Suatu ketika, ada beberapa mahasiswa bertemu legislator untuk menanyakan tentang keterbukaan anggaran. Mereka meminta dukumen APBD dan berusaha mengawal dana APBD tersebut. Karena di website resmi dewan mereka tidak bisa mengaksesnya.

 

Permintaan mahasiswa itu tak bisa terpenuhi. Legislator itu berkilah jika APBD itu adalah dokumen rahasia negara. Tidak bisa sembarangan diberikan ke publik.

 

Lha, apa dasar dan alasannya? apakah dokumen APBD itu rahasia negara?.

 

Baca juga : GMNI INHIL Surati Bappeda Terrkait Kebijakan Transparansi Anggaran

 

Dasarnya jelas, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik khususnya di pasal 9 dan 11 yang mengatur informasi mengenai anggaran.

 

Fakta itu, menjadi bukti jika legislator sendiri tak banyak tahu urusan legislasi sebagai salah satu fungsi wakil rakyat. Kecurigaan saya pun bertambah.

 

Jika urusan kapasitas dan rekrutmen legislator menjadi masalah. Sehingga mereka kerap kali memberikan pernyataan yang rancu ke publik.

 

Di era reformasi dulu, tiga anggota DPRD Jatim pernah mencanangkan APBD Jawa Timur. Mereka Achmad Rubaie, Haruna Soemitro, Farid Alfauzi. Manuver itu dilakukan karena mereka ingin publik lebih mudah dan blak-blakan mengakses anggaran. Hal itu dilakukan agar semua tahu berapa besar anggaran yang didistribusikan kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat bisa mengontrol apakah dana tersebut sesuai dengan pengerjaannya.

 

Yang lebih keren dilakukan Yoyok Riyo Sudibyo. Bupati Kabupaten Batang periode 2012-2017 itu membuat gebrakan dengan menggelar Festival Anggaran, tahun 2012. Menggandeng Obusmen RI dan didukung oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).

 

 

Sebenarnya, dengan adanya kebijakan Transparansi Anggaran, akan menjadikan masyarakat cerdas dalam berpikir politik. Itu dinilai dari masyarakat yang ikut andil dalam penyaluran dana APBD, juga mengontrol apakah dana tersebut tepat sasaran.

 

 

🔥99
Bagikan

1 Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *