Transparansi APBD sejak Perencanaan Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah

Bagikan

Pentingnya perencanaan sudah diingatkan oleh Aristoteles jauh-jauh hari dengan kalimat “Jika gagal membuat rencana, maka sama dengan merencanakan kegagalan”.

Oleh : Ahmad Syukron, SH (Mahasiswa Pascasarjana Hukum UIR), Aktivis PMII.

—-

Gerakan Mahasiswa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terus menunjukkan konsistensinya dalam memperjuangkan hak rakyat. Kali ini yang disorot oleh gerakan mahasiswa Inhil adalah soal transparansi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mulai dari perencanaan hingga penetapannya.

Sebelumnya kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Inhil melakukan kajian terbuka

Baca: Gmni Inhil Perjuangkan Transparasi APBD

Kesimpulan dari kajian terbuka itu yang saya tangkap setidaknya ada 3 poin:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan daerah.

2. Transparansi dan akses dokumen APBD (mulai dari perencanaan hingga penetapan).

3. Perjuangan mahasiswa untuk transparansi dan akses dokumen APBD tersebut.

Dari poin-poin diatas, saya terdorong untuk meresponnya. Akan tetapi, saya menyederhanakannya menjadi 2 persoalan, yaitu Transparansi anggaran dan pembangunan daerah dan Partisipasi masyarakat dalam rencana pembangunan daerah.

Transparansi Anggaran dan Pembangunan Daerah Persoalan anggaran daerah tidak bisa dilepaskan dari aturan terkait pengelolaan keuangan daerah.

Hal itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang secara prinsipil menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan UU (Pasal 3).

Transparansi dilakukan agar masyarakat mengetahui informasi keuangan daerah, sebagaimana pada aturan yang sama bunyi Pasal 214 ayat (1) dan (2) bahwa Pemda wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat yang paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan, dan laporan keuangan.

 

Hal itu digunakan untuk mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat (ayat 3 huruf e).

Dalam melaksanakan pembangunan di daerah, pemda menyusun rencana kerja yang disebut dengan RKPD, dan kebijakan spesifik untuk program serta anggaran yang akan digunakan setiap tahunnya dimuat dalam dokumen yang disebut KUA-PPAS.

Sederhananya, isi dari KUA adalah:
Dari mana uang Pemda? Berapa jumlahnya? Mau dipakai untuk apa uang itu? dan apa alasannya?

Sedangkan PPAS berisi tentang:
Apa program yang diutamakan/diprioritaskan Pemda? Dan berapa uang yang akan digunakan untuk program itu?

Mengingat juga sudah banyak daerah yangsecara terbuka memberikan informasi terkait rancangan KUA-PPAS dan APBD secara online, dan bahkan ada yang melakukan siaran langsung saat proses penyampaian rancangan KUA-PPAS dan APBD.

Artinya, selain rakyat berhak untuk tahu dan berhak mengakses informasi terkait dokumen APBD, Pemda juga harus secara aktif dan terbuka dalam memberikan akses informasi terkait dokumen tersebut.

Keterbukaan atau transparansi dokumen KUA-PPAS dan APBD juga merupakan bagian dari amanat UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Karena KUA-PPAS dan APBD termasuk informasi publik yang boleh diakses secara terbuka oleh publik, baik itu perorangan maupun kelompok masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Dan Pembangunan Nasional (SPPN), pada Pasal 2 ayat (4) huruf (d) bahwa salah satu tujuan SPPN adalah untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Mengapa partisipasi masyarakat penting dalam pembangunan daerah? Agar pembangunan benar-benar mengarah pada kebutuhan masyarakat!.

Pada Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa Kerja tahunan pemerintah daerah adalah merancang kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja, dan pendanaannya.

Hal itulah yang tertuang secara spesifik dalam KUA-PPAS, RKA-SKPD, dan R-APBD serta dokumen terkait lainnya, yang kemudian disahkan menjadi APBD.

Itulah pentingnya keterbukaan informasi terkait dokumen tersebut, agar rakyat tahu digunakan untuk apa uang mereka!?
Dan perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 31), artinya kalau masyarakat butuh pangan, jangan pula pemda habiskan buat papan, begitu juga sebaliknya.

Dan untuk mengetahui rencana pemda dalam memenuhi kebutuhan rakyat, maka informasi terkait dokumen perencanaan dan pembangunan daerah haruslah terbuka.

Setelah informasi terbuka, maka akan mudah menilai akurat atau tidak antara yang dibutuhkan rakyat dengan yang direncanakan pemda.

Kalau pemda terbuka tentang rencana pembangunan dan anggarannya, itu akan semakin mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal dan menyampaikan aspirasi terhadap pemda, agar tepat sasaran dan tidak ada uang rakyat yang diselewengkan oleh pejabat/badan publik.

Dan untuk persoalan partisipasi masyarakat secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pada Pasal 4 disebutkan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, maka pemda mensosialisasikan rancangan perda dan rancangan perkada melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dan mengembangkan sistem online.

Bahkan untuk dokumen KUA-PPAS pada Pasal 12 menyebutkan lebih spesifik, bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemda melakukan penyebarluasan rancangan KUA-PPAS melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman.

Artinya sah dan sangat tepat jika mahasiswa menuntut agar dokumen-dokumen tersebut dibuka secara online agar mudah diakses, apalagi mengingat teknologi informasi terus berkembang sampai hari ini.

Jadi, keterbukaan informasi terkait dokumen perencanaan dan pembangunan daerah seperti RKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD, APBD dan lain-lain adalah hal yang sangat penting!.

Agar rakyat bisa langsung berpartisipasi dalam mengawal retorika, rencana, dan pekerjaan pemerintah daerah!.

Jika ada indikasi penyelewengan anggaran, maka masyarakat akan lebih cepat merespon/mencegah, bahkan sejak dari rencana. Pentingnya perencanaan sudah diingatkan oleh Aristoteles jauh-jauh hari dengan kalimat “Jika gagal membuat rencana, maka sama dengan merencanakan kegagalan”.

Bisa saja, kegagalan Pemda Inhil dalam membangun daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat dimulai dari ketidakseriusan dalam menyusun rencana untuk rakyat!. Transparasi dokumen APBD sejak tahap perencanaan akan menjadi ancaman bagi para krotuptor. Karena memang korupsi dimulai sejak tahap perencanaan.

Untuk mencegah itu terjadi, maka langkah aksi kawan-kawan mahasiswa Inhil sudah sangat tepat. Karena hak atas keterbukaan informasi dan partisipasi rakyat harus diperjuangkan!.

Salam Pergerakan. Merdeka!!!

🔥127
Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *