Sosio Demokrasi
Apa yang maksudnya dengan sosio demokrasi?. Pasti itu yang menjadi salah satu pertanyaan kita ketika membaca satu dari tiga asas marhaenisme. Untuk mengetahuinya, kita perlu melacak apa makna sosio tersebut, sehingga tidak terjebak pada pemahaman yang salah. Sosio sebenarnya lebih dekat dengan kata rakyat atau masyarakat.
Jika kita melihat dari pada sejarah perjuangan Bung Karno (BK), maka jelas bahwa tujuannya adalah meniadakan penindasan. Baik penindasan negara oleh negara, atau penindasan manusia oleh manusia. Marhaen adalah simbolisasi dari mereka yang tertindas itu.
Baca Juga : Awas, Bahaya Penjajahan Gaya baru
Demokrasi yang berkembang setelah revolusi prancis dipandang gagal dan malah berujung pada terpinggirkannya kaum lemah dari panggung politik dan ekonomi. Semangat bebas dari sistem monarki yang menindas malah menyebabkan lahirnya penindasan baru oleh kaum borjuis.
Pemerintahan baru setelah runtuhnya monarki tidak melahirkan keadilan, malah sebaliknya. Pemilik modal mendominasi kursi parlemen, sehingga masyarakat tidak benar-benar bisa mendapatkan haknya di politik. Kesenjangan antara miskin dan kaya semakin melebar meski monarki telah runtuh. (Baca : Revolusi Prancis).
Baca Juga : Melawan Cicit Kapitalis dengan Gotong Royong
Sosio Demokrasi
Demokrasi menurut BK tidak seperti itu.
BK mengatakan bahwa Indonesia merdeka hanya jembatan emas. Kemerdekaan hanya penghubung menuju cita-cita masyarakat tanpa imperialisme dan kapitalisme.
Bahkan Bung Karno menegaskan jangan sampai dalam perjuangan merebut kemerdekaan malah kaum marhaen yang mendapatkan getahnya, sedangkan borjouis atau ningrat yang memakan nangkanya.
Sosio demokrasi antitesa dari demokrasi parlementer
Sosio-demokasi juga merupakan antitesa dari demokrasi parlementer yang dihasilkan oleh revolusi perancis. Menurut Soekarno, demokrasi parlementer hanya menjamin kebebasan politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilu.
Tetapi urusan ekonomi yang menyangkut akses terhadap sumber-sumber penghidupan tetap berada ditangan kaum borjuis. Di dalam parlemen, dilapangan politik rakyat adalah raja, tetapi di lapangan ekonomi tetaplah budak.
Pasalnya, untuk bertarung di pemilu orang butuh logistik dan propaganda. Dan kaum borjuis menguasai segala galannya: uang dan propaganda. Dengan uangnya kaum borjuis bisa membeli suara rakyat jelata yang terjepit kemiskinan. Singkatnya, Sosio Demokrasi mengharuskan hak yang sama antara kaum ningrat (orang kaya) dan marhaen. Demokrasi yang diinginkan adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.
Hak yang sama!, perlu di ingat dan digaris bawahi.
Karena jika meniadakan hak orang kaya dalam politik dan ekonomi, kita akan terjerumus kedalam komunisme. Komunisme itu menginginkan masyarakat tanpa kelas, bagaimana mungkin?. Sudah menjadi Hukum Tuhan orang tercipta berbeda-beda. Sampai hari kiamat akan tetap ada yang besar dan kecil, kaya dan miskin, bodoh dan pintar, hitam dan putih. Maka dari itu komunisme sering orang katakan utopis.
Baca Juga : Marahaenisme adalah Teori Perjuangan
Marhaenisme itu pada dasarnya adalah : Memberdayakan yang kecil, tanpa membenci yang besar. Kebencian marhaenisme adalah pada penindasan, bukan pada orang kaya. Jika ada orang kaya (dalam ekonomi), atau orang besar (dalam politik) menindas, itu adalah cerita lain, karena tidak semua orang kaya/besar otomatis menindas.
Pertanyaan berikutnya…
Bagaimana selanjutnya, setelah marhaen dan konglomerat memiliki hak yang sama di lapangan ekonomi dan lapangan politik?.
Kaum marhaen harus bersatu dalam satu barisan. Mereka tidak boleh berjuang sendiri-sendiri menghadapi konglomerat baik di panggung ekonomi maupun politik. Oleh karenanya masa aksi yang non kooperasi harus berjalan, agar dapat menyatukan energi rakyat untuk melahirkan keputusan dan kebijakan yang pro rakyat.
Seperti yang kita ketahui, Sosio Demokrasi itu adalah asas, untuk memenangkan kepentingan marhaen, kita memerlukan asas perjuangan. Tindakan-tindakan kita harus sesuai dengan asas perjuangan yang revolusioner itu.
Kita akan bahas sedikit perbedaan asas dengan asas perjuangan.
Baca Juga : Nasionalisme Indonesia Menurut Bung Karno
Asas adalah suatu hukum dasar atau pun prinsip yang menjadi acuan dalam berpikir seseorang yang kemudian berpengaruh pada keputusan-keputusan yang akan ia ambil. Bisa kita katakan asas ini adalah persoalan filosofis sementara asas perjuangan lebih ke persoalan teknis. Asas perjuangan adalah aturan-aturan yang menjadi dasar suatu perbuatan atau tindakan.
Untuk memahami perbedaan keduanya, kita bisa meminjam istilah pada hukum, yang membedakan asas dan landasan. Asas hukum adalah pikiran yang mendasar, sifatnya umum dan menjiwai sistem hukum secara keseluruhan. Adapun landasan hukum adalah peraturan baku atau dasar pijakan kegiatan-kegiatan tertentu.
Baca Juga : Filantropi Marhaneisme
Contoh tersebut menjelaskan Perbedaan antara Asas Hukun dan “Landasan” hukum. Tidak jauh berbeda dengan Asas dan Asas perjuangan dalam marhaenisme.
Apa saja asas perjuangan marhaenisme itu?. Kalian bisa baca tulisan saya berikut. (Asas, Asas Perjuangan dan Taktik Ala Marhenisme!) Kesimpulannya, sosio demokrasi menurut Bung Karno sangat berbeda dengan demokrasi yang berkembang di barat. Sosio – Demokrasi yang sesuai dengan kebudayaan dan falsafah bangsa Indonesia, dan inilah yang disebut dengan “Sosio-Demokrasi”. Demokrasi yang memikirkan rakyat kecil.
Mengenal Ajaran Bung karno
Jika kalian ingin menyumbangkan tulisan untuk dipublikasikan melalui website Trisila.COM ini, silahkan mengirimkan tulisannya ke email trisila.news@gmail.com atau ke WhatsApp (085272242829).
- Saipudin Ikhwan adalah Ketua Umum Gerakan Kebangkitan Rakyat Marhaen. Ia juga aktif sebagai kader PDI Perjuangan
9 thoughts on “Sosio Demokrasi, Satu Dari Tiga Asas Marhaenisme”