Perda Inhil yang Digunakan untuk menertibkan PKL Cacat Hukum

perda inhil
Bagikan Tulisan Ini Bung...

Perda Inhil Yang Cacat Hukum

Meski pemerintah inhil tak memikirkan ketersediaan lapangan kerja, masyarakat  tetap berjuang dengan daya kreatifnya, termasuk menjadi pedagang kaki lima. Di tengah krisis ekonomi yang melanda, mereka masih berupaya agar tetap bisa bertahan demi memperjuangkan hidup dan kehidupannya.

Perjuangan hidup para pedagang kaki lima di tengah pandemi sungguh memilukan, sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian dan memikirkannya. Akan tetapi, Pemda Inhil sepertinya belum siap membela dan memperjuangkan rakyat kecil seperti Pedagang Kaki Lima (PKL).

Beberapa waktu lalu, terjadi peristiwa “penertiban” Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh penegak perda (Satpol PP), karena PKL dianggap menggunakan badan jalan, mengganggu lalu lintas dan penataan usahanya masih semraut (Baca disini).

PKL mungkin menjadi masalah bagi Pemda Inhil, sehingga harus d/tindak dengan istilah “penertiban”. Padahal dalam perda yang d/buat oleh Pemda Inhil (No 11 Tahun 2016) tidak hanya mengatur persoalan penindakan, tapi juga tegas mengatur soal PEMBINAAN. Faktanya hanya membina aparatur saja, tapi disaat kondisi separah ini, PKL tidak turut dibina, tapi malah ditindas.

Tanpa mengupayakan Pembinaan, PKL malah d/tertibkan sedemikian rupa. Hal ini tentu melanggar hak PKL untuk mendapatkan pembinaan, atau memang pemda tidak serius membina PKL?. Terlebih pada masa pandemi Covid-19 yang mengacaukan perekonomian, seharusnya PKL mendapat bantuan dan pembinaan yang lebih prima dari pemda.

Pemda harusnya memberi solusi konkret untuk pedagang, bukan mengarahkan pasukan yang ujungnya hanya membuat takut dan rasa panik pada PKL.

Perda Yang Tidak Berpihak Pada PKL

Kata Satpol PP, penertiban PKL itu berdasarkan ketentuan Perda No 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat.

Ya, Negara Indonesia memang negara hukum, artinya setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum, seperti tertulis pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.

Tapi ada kekeliruan yang sedang d/jalankan oleh Pemda Inhil, khususnya soal Produk Hukum yang menjadi landasan penertiban PKL.

Kalau Pemda Inhil ingin mengurus PKL dan Ketertiban Umum sekaligus pada Perda No. 11 tahun 2016 tersebut, maka perda itu bertentangan dengan kaidah-kaidah yang baik dan benar. Kenapa?

Pertama, pada konsideran Perda tersebut tidak d/masukkannya UU No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Padahal mereka (PKL) masuk dalam kategori UMKM.

Kedua, dalam konsideran tersebut juga tidak termuat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL. Padahal PKL mempunyai hak untuk mendapatkan pemberdayaan yang maksimal.

Ketiga, dalam konsiderannya juga tidak termuat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL. Meski Permendagri ini dicabut pada tahun 2018, tapi Perda nomor 11 Tahun 2016 itu, dibuat pada tahun 2016.

Keempat, Pasal 1 Perda No. 11 Tahun 2016 itu tidak memberikan pengertian tentang PKL, yang seharusnya ada, agar terdapat korelasi pengertian antara PKL dan Ketertiban Umum. Ini melanggar asas terkait materi muatan dan kejelasan rumusan.

Kelima, Persoalan PKL hanya d/atur pada Pasal 14 Perda No. 11 tahun 2016, dan itu tidak jelas mengatur tentang lokasi yang d/perbolehkan bagi PKL dalam berdagang, dan tidak jelas maksud bentuk kegiatan yang telah direncanakan.

Keenam, sifat aturan terkait tempat usaha yang boleh digunakan oleh PKL juga tidak jelas, karena menggunakan keputusan bupati, bukan peraturan bupati. Sementara keputusan (beschikking) itu sifatnya final, konkret, dan individual. Berbeda artinya dengan peraturan yang bersifat normatif.

Artinya, dari konsideran, pengertian, dan pasal terkait PKL, kita bisa ketahui bahwa, Perda yang sedang d/tegakkan itu jauh dari ruang lingkup pedagang kaki lima.

Sepertinya perlu d/bongkar naskah akademiknya agar terlihat kajian Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dari perda tersebut. Dari sana kita akan tahu kemana semangat Perda No 11 Tahun 2016 ini.

Logika Hukum yang Cacat

Seharusnya untuk melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) bukan melalui Perda Inhil No 11 Tahun 2016. Tetapi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL (lex Specialis) yang saat itu masih berlaku.

Tapi, saat ini setidaknya ada beberapa peraturan yang perlu menjadi landasan, seperti UU No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Pertanyaannya, apakah pemerintah Inhil sudah menjalankan aturan terkait PKL itu? Hal ini yang belum bisa d/buktikan oleh pemerintah Inhil.

Sebenarnya semangat Perda No. 11 Tahun 2016 itu lebih menekankan pada penertiban tempat-tempat hiburan, wisma, penjaja seks, hawa nafsu, homoseks, dll, bukan persoalan PKL. (Baca Pasal 1 Ketentuan Umum).

Jadi Perda Inhil No 11 Tahun 2016 itu sedikitpun tidak berpihak pada pedagang kaki lima (PKL), sehingga harus d/lakukan perubahan. Bahkan kalau tidak ingin menyatukan pengaturan PKL dan Ketertiban Umum, maka seharusnya buatkan produk hukum tersendiri untuk memberdayakan PKL. Bukan seenaknya menyelipkan pasal, lalu menindak PKL.

Kalau Pemda Inhil agak bingung soal bagaimana memberdayakan PKL, bisa sedikit belajar ke kabupaten tetangga (Indragiri Hulu) atau baca Perda Kab. Inhu No. 9 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Kalau soal ketertiban umum yang agak baik, bisa juga Pemda Inhil belajar pada Kabupaten Bengkalis, atau baca Perda Kab. Bengkalis Nomor 1 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum.

Terakhir, untuk unsur penyelenggara Pemda Inhil (eksekutif dan legislatif), sebelum Perda itu d/gugat, buatlah Produk Hukum untuk manusia. Hukum itu untuk membahagiakan manusia, hukum untuk mengabdi kepada manusia dan untuk kepentingan manusia. Bukan manusia untuk hukum.

2 thoughts on “Perda Inhil yang Digunakan untuk menertibkan PKL Cacat Hukum

Comments are closed.