UU Pemilu Membuat Calon Bupati dari Kalangan Legislatif “ngeper”

pilkada
Bagikan Tulisan Ini Bung...

Perdebatan selesai, UU Pemilu serentak yang sempat heboh ternyata tidak d/revisi. Mayoritas Partai di DPR RI bersikap selaras dengan Pemerintah untuk tetap melaksanakan Pilkada serentak pada tahun 2024.

 

Terlepas dari isu yang berkembang, mau tidak mau kita harus menerima karena itu merupakan keputusan yang sah.

 

Bagaimana konsekuensi dari tetap d/laksanakannya pilkada Inhil pada tahun 2024 ?. Mungkinkah akan merubah peta politik? atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali?.

 

Menurut saya, tentu akan berpengaruh pada peta politik di Inhil. Terutama pada kalangan legislator yang berniat mencalonkan diri sebagai Bupati/Wakil Bupati. Kemudian, hal ini akan memberikan peluang yang lebih besar pada calon dari kalangan pengusaha, atau mereka yang hanya mengincar eksekutif (Bupati/Wakil Bupati).

 

Dilansir dari Kumparan, berikut simulasi tahapan Pemilu serentak 2024.

 

PILPRES

  • Masa jabatan presiden selesai 20 Oktober 2024.
  • Paslon terpilih harus sudah tersedia 14 hari sebelum masa jabatan selesai (6 Oktober 2024).
  • Pencoblosan Maret 2024.
  • Antisipasi pilpres putaran kedua bila peserta pilpres lebih dari dua.
  • Tahapan d/mulai 20 bulan sebelum pencoblosan (Juli 2022).

 

PILEG

  • Penetapan Hasil Pemilu Nasional April 2024 (pengalaman pemilu 2019 Mei 2019).
  • Putusan MK sengketa hasil pileg Agustus 2024 (pengalaman pemilu 2019 Putusan MK Agustus 2019).
  • Hasil Pileg DPRD harus sinkron dengan tahapan pencalonan Pilkada (Agustus 2024).
  • Pencoblosan Maret 2024.
  • Tahapan d/mulai 20 bulan sebelum pencoblosan (Juli 2022).

 

Pilkada Serentak 2024

  • Pencoblosan November 2024.
  • Pencalonan Agustus 2024 (harus sinkron dengan hasil Pileg DPRD 2024).
  • Tahapan Pilkada 11 bulan sebelum pencoblosan (mulai Oktober 2023).

Calon dari kalangan Legislatif akan semakin Ragu

Banyak yang ingin Pilkada Inhil tetap d/laksanakan tahun 2023, termasuk pihak yang akan mencalonkan sebagai bupati/wakil bupati yang berasal dari kalangan legislatif. Hal ini d/karenakan pertimbangan kalah-menang yang tentunya akan berdampak pula pada biaya politik yang harus d/keluarkan.

 

Seandainya pilkada tetap tahun 2023. Maka Calon Bupati yang berasal dari kalangan Legislator, meskipun kalah dalam pilkada, masih cukup waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi Pileg 2024.

 

Akan tetapi, jika merujuk pada simulasi KPU di atas, pencoblosan calon legislatif pada bulan maret 2024, sedangkan pencoblosan calon bupati pada bulan November 2024.

 

Artinya, harapan untuk mengejar kursi DPRD jika seandainya kalah pilkada 2024 sudah sirna karena pemilihan DPRD d/laksanakan (Maret 2024) terlebih dahulu dari pada pemilihan bupati (November 2024).

 

Lebih dari pada itu, aturan yang berlaku memaksa mereka (Calon Bupati dari kalangan legislator) harus mengundurkan diri dari jabatan Anggota DPRD jika hendak maju sebagai calon bupati/wakil bupati.

Pasal 7 ayat 2  poin (s) UU 10/2016 tentang Pilkada. Berikut bunyinya:

menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;.

Tidak terbayang bukan, baru aja menang sebagai legislatif, harus berhenti dari jabatan jika hendak meju sebagai calon bupati/wakil bupati.

Peluang Bakal Calon dari Kalangan Pengusaha Semakin Besar.

Berbeda dengan kalangan legislator yang semakin ragu untuk maju sebagai calon Bupati/Wakil Bupati karena harus mundur dari jabawan sebagai anggota dewan. Peluang mereka yang sama sekali tidak berpikir untuk mencari “sandaran” jika kalah Pilkada akan semakin besar, terutama kalangan pengusaha dan mungkin pensiunan birokrat.

.
Meskipun dalam politik semua kemungkinan bisa terjadi, akan tetapi jika d/lihat dari peraturan yang ada, maka mereka yang spesialisasi “petarung eksekutif” akan mendapatkan angin segar.
.
Jelas bahwa kekuatan modal jadi pertimbangan utama dalam pemilihan bupati/wakil bupati.  Mereka yang tidak berniat untuk mencalonkan diri sebagai legislatif tentu tidak perlu mengeluarkan modal dua kali lipat, dan tidak perlu mengorbankan pemasukan selama 5 tahun kedepan.
.
Bahasa kasarnya, walaupun kalah pilkada, mereka masih punya kekuatan keuangan melalui bisnis dan usahanya. Sedangkan para legislator, akan kehilangan “kas” mereka jika kalah dalam pilkada, karena harus mundur sebagai dewan.
.
Terakhir, meskipun pilkada serentak tetap akan dilaksanakan pada tahun 2024, UU pemilu tersebut masih memungkinkan untuk dilakukan perubahan dalam hal teknis. Bahkan PDI Perjuangan sebagai partai penguasa  juga telah mengeluarkan pendapat, PDI Perjuangan buka peluang UU Pemilu bisa direvisi, tapi pilkada tetap 2024.
.
Berharap saja aturan harus mundur dari jabatan anggota DPRD untuk maju sebagai calon Bupati/Wakil Bupati ditiadakan. Maka, kemungkinan besar kita akan berkoalisi.

Merdeka
Panjang Umur Perjuangan.