GKRM Dan Relawan Rakyat: Harus Ada Perda PKL!

Rakor GKRM dan Relawan Rakyat
Bagikan Tulisan Ini Bung...

GKRM Dan Relawan Rakyat Adakan Rakor Terkait Usulan Perda Khusus PKL

Tembilahan – Gerakan Kebangkitan Rakyat Marhaen (GKRM) bersama Relawan Rakyat melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) terkait usulan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang mengatur khusus tentang PKL.

Pimpinan GKRM memimpin jalannya Rakor secara virtual (Via Zoom Meeting) pada Selasa, 02/03/2021, pukul 20.00 s/d 22.30 WIB. Pembahasan berlangsung dari pemaparan data lapangan, analisis data, hingga diskusi terkait langkah perjuangan selanjutnya.

Mengawali Rakor, beberapa perwakilan dari Tim Relawan Rakyat yang melakukan pendataan secara empiris (lapangan) menyampaikan hasil riset. Tim tersebut mendapati kompleksitas persoalan yang terjadi dalam lingkup usaha Pedagang Kaki Lima (PKL).

Bung Abay selaku Koordinator Relawan Rakyat menyampaikan bahwa masalah PKL tidak hanya persoalan penggusuran, tapi terdapat hal lain yang secara sistemik saling terhubung.

“Kelihatan, kalau PKL tidak hanya mengalami masalah penertiban, ada masalah lain”, jelas Bung Abay.

“Secara umum, masalah PKL berhubungan dengan soal penataan, perlindungan, dan pemberdayaannya”, sambungnya.

Bung Boboy selaku Ketua Umum GKRM memberikan beberapa pengarahan terkait langkah perjuangan selanjutnya

Secara umum, Bung Boboy mengingatkan bahwa perjuangan jangan sampai terlepas dari asas perjuangan.

“Ingat! Dalam memperjuangkan kaum marhaen, kita punya asas perjuangan. Pegang itu!”, ucap Bung Boboy.

“Persoalan PKL ini terjadi secara sistemik, ada sistem yang tidak memihak rakyat. Maka dari itu, perjuangan kita harus mengarah pada perubahan sistemik pula”, terangnya.

Setelah dialektika berjalan beberapa waktu, forum Rakor menyepakati beberapa hal, secara umum tindak lanjut perjuangan harus terus berjalan untuk kaum marhaen yang terkena dampak sistemik dalam permasalahan PKL.

Sebelum Rakor berakhir, GKRM bersama Relawan Rakyat semakin yakin untuk mendorong unsur penyelenggara Pemda Inhil agar membentuk Perda khusus terkait PKL sebagai solusi sistemik.

Sekretaris Jenderal GKRM, Bung Hadi menyampaikan beberapa hal terkait Perda PKL yang akan diusulkan kepada pejabat yang berwenang.

“Kita akan usulkan regulasi berupa Perda khusus yang mengatur PKL, dan isi dari Perda itu terkait 3 hal mendasar, yaitu soal Penataan, Perlindungan, dan Pemberdayaan PKL. Itu solusi yang harus kita perjuangkan”, tegas Bung Hadi.

Masing-masing peserta Rakor menutup statementnya dengan mempertegas bahwa persoalan PKL adalah persoalan sistemik, dan harus ada perubahan sistemik pula, dan “harus ada Perda PKL!”.

Baca Juga: Masa Senja Karir Politik Wardan?

Komentar