Presiden Bisa 3 Periode! Tanpa Amandemen UUD, Kata Yusril

Presiden Bisa 3 Periode
Bagikan Tulisan Ini Bung...

Trisila.com – Menguatnya isu terkait Amandemen UUD membuat banyak pakar berkomentar, khususnya pakar pada bidang politik dan hukum. Wacana perubahan UUD berfokus pada masa jabatan presiden, dari 2 priode menjadi 3 periode. Menanggapi isu tersebut, pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra memberikan pandangannya.

Berdasarkan Pasal 7 UUD bahwa masa jabatan presiden maksimal 2 periode. Menurut Yusril, sebenarnya masa jabatan presiden (2 periode) itu bisa saja berubah meski tanpa merubah UUD. Ia mengatakan bahwa “Perubahan UUD memang bisa terjadi melalui konvensi ketatanegaraan, teks sebuah pasal tidak berubah, tetapi prakteknya berbeda dengan apa yang diatur di dalam teks”.

Perkataan tersebut Yusril sampaikan lewat pesan singkatnya pada Senin, (15/3/2021) – kutipan dari Kompas.com. Ia juga memberikan contoh bagaimana sistem pemerintahan berubah tanpa ada perubahan/Amandemen UUD. Kata Yusril, hal itu pernah terjadi pada bulan Oktober 1945, yaitu saat sistem presidensial berubah menjadi sistem parlementer. “Dalam praktiknya, perubahan itu berjalan dan diterima oleh rakyat,” tutur Pakar Tata Negara itu.

Presiden 3 Periode, Lewat Amandemen UUD Atau Konvensi

Meski Yusril mengakui bahwa ada kemungkinan perubahan UUD melalui konvensi ketatanegaraan, tapi ia menegaskan bahwa itu sangat sulit untuk dilakukan. Kesulitan perubahan UUD itu karena ada hubungannya dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya, perpanjangan masa jabatan presiden itu akan menimbulkan rasa trauma terhadap kekuasaan yang langgeng pada satu orang. Belum lagi nanti derasnya oposisi, baik pada internal badan perwakilan rakyat maupun pihak yang berada di luar.

Yusril juga mengingatkan, bahwa era kebebasan berekspresi ini akan mempermudah penolakan terhadap perpanjangan masa jabatan presiden. Terlebih kalau melaksanakan konvensi ketatanegaraan, itu hal yang sangat berat menurutnya.

Selain itu kata Yusril, eksistensi Mahkamah Konstitusi juga membuat kekuasaan tidak mudah melakukan sesuatu tanpa pengawasan atau pengaturan yang sah menurut UUD. “Melalui proses uji materi, bisa menilai apakah tindakan penyelenggara negara konstitusional atau tidak,” terangnya.

Ketika ada hasil konvensi ketatanegaraan terkait masa jabatan presiden 3 periode, maka itu akan membuat pihak kontra melakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Lain halnya jika terjadi amandemen UUD khususnya pada Pasal 7, maka tidak ada yang mempersoalkannya ke Mahkamah Konstitusi.