Terkait Jabatan 3 Periode, Jokowi Tegaskan Ini

terkait jabatan 3 periode
Bagikan Tulisan Ini Bung...

Trisila.com – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk yang keduakalinya menanggapi isu penambahan masa jabatan presiden melalui Amandemen UUD. Dengan tegas, Jokowi kembali merespon persoalan terkait jabatan presiden yang katanya akan bisa sampai 3 periode.

Sebelumnya pada 2019, sempat muncul isu yang sama dan Jokowi sudah menanggapinya. Tapi, baru-baru ini (2021) isu tersebut muncul lagi dan Jokowi menyatakan masih pada sikap yang sama.

Sembari menanggapi isu tersebut, ia juga mengingatkan jangan sampai ada pihak yang membuat kegaduhan, karena pemerintah sekarang sedang berfokus pada penanganan pandemi Covid-19.

“Sikap saya gak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru,” kata Jokowi dikutip dari kanal You Tube Kompas TV Kupang, diupload pada (15/3/2021).

“Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi,” sambung Presiden Indonesia 2 Periode itu.

Pada penghujung statementnya, Jokowi menegaskan sikapnya. Sembari mengacu pada UUD 1945, ia meyakinkan bahwa masa jabatan seorang Presiden Indonesia tidak bisa sampai 3 periode.

“Saya tegaskan! Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode,” tandasnya.

“Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama,” tutup Jokowi.

Ketentuan mengenai masa jabatan presiden tercantum pada Pasal 7 UUD 1945. Pasal tersebut pada intinya menyatakan, bahwa presiden dan wakil presiden dapat menjabat selama lima tahun dan sesudahnya dapat menjabat kembali (jika terpilih) untuk satu kali masa jabatan. Ketentuan tersebut merupakan hasil Amandemen UUD 1945 yang pertama pada bulan oktober tahun 1999 melalui Sidang Umum MPR.

Isu Terkait Jabatan Presiden (3 Periode)

Sebelumnya sempat beredar isu terkait skenario perpanjangan masa jabatan presiden, dari 2 periode menjadi 3 periode. Salah satu tokoh yang mengangkat isu tersebut adalah Amien Rais. Menurut Amien, rencana terkait perpanjangan masa jabatan presiden itu akan terlaksana melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam sidang MPR itu, akan ada amandemen ketentuan atau pasal pada UUD 1945 yang berkaitan dengan masa jabatan presiden.

“Jadi, mereka akan mengambil langkah pertama meminta Sidang Istimewa MPR yang mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu d/perbaiki, yang mana saya juga tidak tahu,” kata Amien dalam tayangan Kompas TV, dikutip pada Senin, (15/3/2021).

Amien melanjutkan, bahwa skenario selanjutnya akan ada yang mengusulkan perubahan pasal tentang masa jabatan presiden dari 2 menjadi 3 periode. Katanya, usul tersebut akan muncul dalam Sidang Istimewa MPR itu.

“Kemudian nanti akan d/tawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa d/pilih 3 kali,” kata Amien.

Mantan politisi PAN itu juga berpendapat, bahwa skenario itu muncul karena ada opini publik yang menunjukkan kearah mana Pemerintahan Presiden Jokowi melihat masa depannya. Kalaulah benar itu keinginan Pemerintahan Jokowi, maka kata Amien kita sudah segera bisa mengatakan “innalillahi wa inna ilaihi roji’un”.