Sidang Kasus Rizieq Diprotes! Ini Sebabnya

sidang kasus rizieq
Bagikan Tulisan Ini Bung...

Trisila.com – Kasus hukum mantan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab kini memasuki proses persidangan di pengadilan. Akan tetapi, prosesi sidang kasus Rizieq itu mendapat protes dari kuasa hukumnya. Tim kuasa hukum Rizieq bersikeras meminta agar persidangan menghadirkan kliennya (Rizieq) secara langsung, bukan via daring (online).

“Ini demi keadilan dan kebenaran. Klien-klien kami sudah begitu sangat d/rugikan oleh sirkus berkedok hukum ini. Dan kami menolak keras jika harus kembali d/rugikan pada proses persidangan,” kata Aziz Yanuar (Anggota Kuasa Hukum RS), Selasa (16/3/2021) – mengutip Liputan6.com.

Aziz mengatakan, bahwa sidang yang berlangsung secara virtual harusnya sama dengan penahanannya, yaitu harus secara virtual.

“Dari penahanan, proses pemeriksaan kepolisian dan lain-lain d/jalani langsung tanpa virtual. Jika sidang harus virtual, maka kami tuntut sama bahwa mereka harus juga d/tahan virtual,” tegasnya.

Menurut Aziz, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengamanatkan bahwa terdakwa secara nyata harus hadir di muka pengadilan.

“Kita mau tegakkan aturan tapi melanggar aturan, gimana? Banyak kendala juga padahal ini proses penting di persidangan,” katanya.

Aziz juga memberikan perbandingan, antara proses hukum kliennya dan proses hukum Djoko Tjandra. “Kasus Djoko Tjandra dan lain-lain d/sidang langsung tidak online, kenapa? Tanya Aziz. Sebagai anggota kuasa hukum RS, ia mau saja menerima sidang virtual, asalkan prosesnya berlaku sama dan konsisten terhadap yang lain.

Sidang Kasus Rizieq (Jadwal Dan Perkaranya)

Rizieq Shihab dan kawan-kawan mengikuti persidangan secara virtual pada hari Selasa, (16/3/2021) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Alex Adam Faisal (Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur) mencatat, setidaknya terdapat enam perkara yang telah terdaftar. Kata Alex, perkara yang terdaftar itu akan masuk dalam proses persidangan (termasuk sidang kasus Rizieq).

Perkara atas nama terdakwa Muhammad Rizieq Shihab teregister dalam nomor perkara 221/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim.

“Majelis Hakim, Suparman Nyompa, M. Djohan Arifin, Agam Syarief Baharudin. Panitera Pengganti, Lukmab Hakim, Penuntut Umum: Diah Yuliastuti,” sebut Alex dalam keteranganya, Rabu (10/3/2021).

Rizieq mendapat lima dakwaan, yakni Pasal 160 KUHP jo Pasal 99 Undang-undang nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atau, Pasal 216 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau ketiga Pasal 93 UU nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya, pasal 14 ayat (1) UU nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atau terakhir Pasal 82A ayat (1) jo 59 ayat (3) huruf c dan d UU nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU nomor 17 Tahun 2013 tenang Organisasi Kemasyarakatan menjadi UU jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 10 huruf b KUHP jo Pasal 35 ayat (1) KUHP.

Pendapat Ahli Tentang Sidang Virtual

Proses persidangan yang berlangsung secara virtual sebenarnya memiliki dasar hukum dan juga pendapat ahli yang menguatkan. Salah satu ahli yang menulis terkait sidang virtual adalah Reda Manthovani selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Ia menuliskan pandangannya pada Kolom hukumonline.com (upload – Rabu, 15/7/2020). Menurut Reda, proses persidangan perkara pidana berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia harus berlangsung melalui tatap muka. Dengan kata lain, hakim, jaksa, terdakwa, dan penasihat hukum harus bertemu pada ruang sidang pengadilan.

Kehadiran secara fisik terdakwa dan saksi pada ruang sidang pengadilan sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP. Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyebutkan, “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Sedangkan Pasal 189 ayat 1 KUHAP menyebutkan, “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. Bila menelisik Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, maka setiap saksi maupun terdakwa harus memberikan keterangannya di depan persidangan.

Contoh Kasus Praktek Sidang Virtual

Pada sisi lain, Reda coba menyontohkan (praktek sidang virtual) melalui kasus Bulog Gate 2002 dengan terdakwa mantan Kabulog. Pemeriksaan saksi Prof BJ. Habibie tidak berlangsung di depan sidang pengadilan. Melainkan secara fisik berada di Jerman dan memberikan keterangannya melalui teleconference.

Terkait hal itu Reda menjelaskan, bahwa KUHAP memberikan pengecualian dalam Pasal 162 ayat (1) yang membolehkan saksi menyampaikan keterangannya meski tidak tatap muka langsung. Yakni, “Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir d/sidang atau tidak d/panggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah d/berikannya itu d/bacakan”.

Selain itu, menurut Reda dalam Pasal 9 ayat (1) UU No.13/2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan, “Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa”. Dengan kata lain, hakim dapat memberikan persetujuan terhadap pemberian keterangan saksi melalui sarana elektronik dengan mendapat pendampingan oleh pejabat yang berwenang.

Dasar Hukum Sidang Virtual

Lalu bagaimana dengan pemberian keterangan terdakwa secara daring? Apakah sudah ada peraturan yang mengaturnya? Bila merujuk Pasal 189 ayat (2) KUHAP, keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar persidangan tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Namun hanya dipergunakan untuk ‘membantu’ menemukan bukti di sidang pengadilan. Pasal 189 ayat (2) KUHAP menyebutkan, “Keterangan terdakwa yang d/berikan d/luar sidang dapat d/gunakan untuk membantu menemukan bukti d/sidang, asalkan keterangan itu d/dukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang d/dakwakan kepadanya”.

Reda menyimpulkan bahwa pemberian keterangan saksi maupun terdakwa di luar persidangan dapat berlangsung atas izin hakim dengan persyaratan tertentu. Hal itu dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang sangat mengkhawatirkan para pihak yang terkait dalam proses persidangan perkara pidana. Pandemi Covid-19 menjadi alasan kuat untuk menggelar persidangan perkara pidana secara daring. Namun tetap harus memperkuat landasan hukumnya, harus mempertegas aturan sidang virtual dalam KUHAP melalui mekanisme revisi. Tidak cukup hanya sampai pada Perjanjian Kerjasama Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor:KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference, yang dibuat oleh 3 institusi penegak hukum (MA, Kejagung, dan Menkumham).