PARTAI DEMOKRAT Kubu AHY Terancam Kalah, Jika Hal Ini Benar

Partai Demokrat
Bagikan Tulisan Ini Bung...

AD/ART Partai Demokrat Kubu AHY Tahun 2020, sangat rawan d/gugat. Hal itu disampaikan oleh Direktur  Eksekutif Indonesia Publik Institut (IPI), Karyono Wibowo. Ia mengatakan bahwa jika terbukti benar AD/ART 2020 d/buat diluar mekanisme forum kongres, maka bisa d/anggap cacat prosedural dan substansi.

Sebelumnya, Sekjen Partai Demokrat hasil KLB (Kongres Luar Biasa),  Jhoni Allen Marbun yang menuding bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah memanipulasi mukadimah AD/ART Partai Demokrat.

“Artinya kalau memang informasi itu benar, kalau itu bisa d/buktikan, ya itu bisa cacat prosedur dan cacat subtansi. Maka itu rawan untuk d/gugat,” kata Karyono melalui keterangan persnya.

Karyono menilai hal itu bisa menjadi celah bagi kubu Moeldoko untuk menggugat kepengurusan Partai Demokrat pimpinan AHY. Karena, d/nilai bertentangan dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Karyono juga menambahkan, jika kita melihat AD/ART tahun 2020 dari pasal yang mengatur kewenangan Majelis Tinggi Partai yang d/jabat oleh SBY, terkesan ada upaya terstuktur untuk melanggengkan kekuasaan dinasti kubu Cikeas.

“Karena apa, untuk menyelenggarakan KLB kan harus mendapatkan persetujuan atau usulan dari Majelis Tinggi. Nah, sementera ketua Majelis Tingginya kan Pak SBY,” katanya.

Karyono juga menyoroti susunan Majelis Tinggi, AHY selaku Ketua Umum  merangkap sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi. Kemudian, d/susul Andi Mallarangeng menjadi sekretaris majelis tinggi dan beberapa orang lain yang d/kenal sebagai loyalis SBY.

“Masa misalnya AHY sebagai ketua umum, masa dia juga sebagai Majelis Tinggi itu kan menjadi lucu,” ungkapnya.

Tanggapan Kemenkumham Terkait KLB Partai Demokrat

Sementara itu, Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham), Yasonna H Laoly mengatakan, saat ini pihaknya masih meneliti berkas dari hasil KLB (Kongkres Luar Biasa) PD.

Yasonna menyebut hasil KLB Partai Demokrat, Deli Serdang telah d/daftarkan pada tanggal 16 Maret 2021.

Yasonna juga mengatakan bahwa, pihaknya juga akan memeriksa segala surat dan berkas yang d/berikan Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Jadi kita teliti, jadi nanti apabila tidak lengkap kita beri waktu untuk melengkapinya. Ini belum lengkap ini, segera d/lengkapi. Kalau mereka tidak bisa melengkapi misalnya, kalau bisa melengkapi lain lagi cerita,” ujar politikus PDI Perjuangan ini.

Kementerian Hukum dan HAM akan melihat segala sesuatunya sesuai bentuk perundang-undangan, AD/ART partai dan dokumen pelaksanaan KLB.

(Sumber: Tribunnews.com)