Inhil Dapat WTP, Bukan Jaminan Terbebas Dari Dugaan Korupsi

bupati
Bagikan Tulisan Ini Bung...

Pada tahun 2021 ini, tepatnya pada bulan april yang lalu Pemda Inhil kembali mendapatkan hasil penilaian laporan keuangan daerah (LKPD) dari BPK. Bahkan Bupati Inhil HM Wardan mengatakan hasil ini telah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Inhil.

Tampaknya hasil laporan keuangan Pemda Inhil menjadi sebuah prestasi bagi kepemimpinan Bupati HM Wardan. Bagaimana tidak, selama 5 tahun terakhir memimpin, Inhil selalu mendapatkan penilaian yang luar biasa dari BPK yaitu WTP (wajar tanpa pengecualian). Tahun 2021 ini adalah yang kelima kalinya Pemda Inhil mendapatkan WTP. Sisanya mendapatkan WDP (Wajar Dengan Pengecualian) pada tahun 2014 dan tahun 2015.

Gelar WTP dari BPK  ini perlu kiranya ditelisik  lebih dalam lagi. Apakah dengan predikat WTP dari BPK ini bisa membuat Masyarakat bahagia dan sejahtera. Kemudian, apakah dengan WTP ini Kabupaten Inhil akan lebih tambah maju?, masyarakatnya sejahtera, perekeonomiannya meningkat?, hal itu tampaknya belum bisa d/buktikan oleh Bupati Inhil kepada masyarakat. Bahkan dengan WTP tidak tertutup kemungkinan ada indikasi dugaan penyalahgunaan keuangan daerah disana.

Pemda Inhil mengatakan bahwa WTP 2021 ini adalah kado terindah untuk masyarakat Indragiri Hilir yang telah d/tunggu-tunggu. Apalagi pada tahun 2020 yang lalu ada perubahan anggaran karena pandemi covid-19, dan tahun 2021 Inhil kembali mendapatkan WTP. Sungguh fantastis.

Padahal kabupaten lain seperti Inhu, Kuansing, Dumai, Bengkalis dan lain-lain juga mendapatkan WTP berturut-turut. Jadi bagi saya biasa saja ketika Pemda Inhil mendapatkan WTP. Mengapa? Karena, contoh sederhananya ketika kita belanja di warung dengan anggaran 10.000, yang penting ada bukti (struk) catatan belanjanya. Walaupun dari 10.000 tadi yang d/belanjakan hanya 5000 saja, yang penting ada stampel dan struk belanjanya. Yah, pahamlah kan, struk kosongbisa d/dapatkan dengan mudah.

WTP Bukan Jaminan Terbebas dari Dugaan Korupsi BUPATI INHIL

Contoh lain misalnya, satu dinas menganggarkan untuk belanja computer sebanyak 4 buah dengan anggaran 20 juta, padahal harga untuk 4 buah computer hanya 15 Juta, sisanya kan masih ada 5 juta sebenarnya. Karena anggarannya 20 juta, d/buatlah bukti belanja (struk) tetap 20 juta. Bahasa kerennya mark up lah. Saya pikir mahasiswa lebih paham dengan hal ini.

Catatan pentingnya bagi masyarakat adalah apapun penilaian atas LKPD oleh BPK, itu hanya sebatas opini saja. Baik penilainnya WDP, WTP, TW (Tidak wajar), TMP (tidak memberikan pendapat), itu semua hanya sebuah penilaian opini. Jadi, jangan seolah-olah karena sudah WTP, kemudian d/katakan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Inhil, tunggu dulu. Bahkan menurut saya, WTP bukan merupakan prestasi, apalagi yang d/butuhkan oleh masyarakat Inhil hari ini, jauh sekali.

Artinya setiap penilaian yang d/berikan BPK atas LKPD pemda Inhil, tidak bisa dijadikan jaminan terbebas dari adanya Indikasi dugaan penyalahgunaan keuangan daerah. Bahkan tidak ada jaminan ketika Pemda Inhil mendapatkan WTP bebas dari dugaan Korupsi.

Contoh , kasus korupsi yang menjerat Menteri Agama (Surya Darma Ali) ketika itu mendapatkan WTP dari BPK, Bupati Bengkalis (Amril Mukminin) 2020 terpidana kasus korupsi, padahal kabupaten Bengkalis juga mendapatkan WTP dari BPK berutut-turut dalam lima tahun terakhir. Artinya tidak ada jaminan WTP tidak terindikasi dugaan Korupsi.

Ada banyak kasus-kasus korupsi yang menimpa beberapa Bupati, walaupun pemeritnahannya  mendapatkan WTP. Perlu menjadi perhatian dan kehati-hatian oleh Pemda Inhil, khususnya Bupati Inhil HM Wardan. Apalagi dengan anggaran dana Covid-19 yang lumayan fantastis pada tahun 2020 dan 2021 ini. Semoga saja di tahun 2022 nanti kita kembali mendapatkan kado terindah, atau jangan-jangan sebaliknya, kita tunggu saja kejutannya.

 

Penulis : Hadi Mardiansyah, SH