Tiga Alasan Menolak Pemindahan Bank yang Menyalurkan Gaji ASN Inhil

Bagikan Tulisan Ini Bung...

Ada gagasan untuk memindahkan penyaluran gaji ASN (Aparatur Sipil Negara) Inhil dari Bank RiauKepri ke Bank Pengkreditan Rakyat. Selain datang dari ketua komisi II, kabar ini juga d/ucapkan oleh politisi partai Golkar yang duduk sebagai ketua DPRD Inhil.  Ada tiga alasan untuk menolaknya, akan penulis bahas setelah ini.

Gagasan memindahkan penyaluran gaji ASN ini tidak bisa kita anggap sepele. Mengapa?, karena gagasan itu datang dari ketua komisi II dan ketua DPRD, mereka adalah politisi dari partai pemenang. Ya, Golkar adalah partai pemenang. Selain meraih kursi terbanyak di parlemen, Bupati inhil juga dari Partai Golkar.  Artinya, secara politik mereka memiliki power yang cukup besar untuk mengambil kebijakan.

Alasan yang d/sampaikan oleh politisi Golkar untuk mengganti Bank penyalur gaji ASN adalah: (1) dana bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Riau Kepri tidak jelas. Lalu (2) bahwa inhil sedang devisit anggaran dan terakhir (3) untuk  mengembangkan bank milik daerah.  Sekilas alasan ini cukup bijak dan cerdas,  padahal emosional dan tidak rasional. Mungkin karena rencana kerjasama Pemerintah Inhil dengan Bank Riau Kepri untuk mendanai Resi Gudang mengalami kebuntuan, jadi pemerintah merajuklah kisahnya.

Penulis perlu memberikan kontra narasi untuk menyehatkan logika kita, agar kita tetap waras dan tidak emosional.

Tiga Alasan Untuk Menolak Gagasan Pemindahan Bank yang Menyalurkan Gaji ASN

(1) Dana CSR diatur oleh peraturan perundang-undangan

Seperti alasan politisi partai Golkar yang menjabat sebagai ketua komisi II DPRD Inhil.  Dia mempersoalkan dana CSR Bank Riau Kepri yang tidak maksimal.

Untuk membantah argumen ini sangat mudah. Sebenarnya persoalan CSR ini sudah di atur dalam perundang-undangan, khusnya (UU No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan PP No 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan PT).

Jadi, jika memang Bank Riau Kepri tidak menjalankan tanggung jawab CSRnya, harusnya bisa d/ambil langkah sesuai perundang-undangan. Bukannya berpikir memindahkan penyaluran gaji ASN yang awalnya dari Bank Riau Kepri ke Bank Pengkreditan Rakyat.  Perlu di ingat, Perusahan yang tidak menjalankan tanggung jawabnya sesuai peraturan perundang-undangan bisa d/kenakan sanksi hingga pencabutan kegiatan usaha.

Walaupun memindahkan penyaluran gaji ASN dari Bank Riau Kepri ke BPR juga dapat d/lakukan sesuai perarutan perundang-undangan. Akan tetapi jadi tidak relevan dengan alasan dana CSR yang tidak berjalan maksimal.

(2) Pendapatan Inhil dari penyertaan modal Bank Riau kepri jauh lebih besar dari Bank Pengkreditan Rakyat.

Persoalan kedua adalah terkait devisit anggaran. Inhil kabarnya sedang mengalami devisit anggaran, sehingga perlu memindahkan modal yang ada di Bank Riau Kepri ke BPR. Mungkin harapannya mendapatkan tambahan dana dari perpindahan modal yang ada di Bank Riau Kepri ke Bank Pengkreditan Rakyat tersebut.

Logika para politisi partai Golkar ini terbalik. Dalam dunia usaha (investasi), orang akan cendrung berinvestasi pada perusahaan yang keuntungannya stabil bahkan naik.

Nah, jika kita membuka data, sungguh mengejutkan.

Pendapatan Asli Daerah yang d/hasilkan dari penyertaan modal ke Bank Riau kepri jauh lebih besar dari pada Bank Pengkreditan Rakyat.

Pada tahun 2020 saja misalnya, PAD yang d/hasilkan dari Bank Riau kepri adalah 11.546.404.840 (11,5 Milyar). Sedangkan dari BPR hanya 379.065.000 (379 Juta). (Sumber : Ringkasan APBD Inhil 2020)

Persentase keuntungan  penyertaan modal di Bank Riau kepri adalah 17,16% dari modal (67 M), sedangkan persentase keuntungan penyertaan modal di BPR hanya 1,18% dari modal (19 M). Jadi jika d/kalkulasikan, keuntungan yang d/dapatkan Inhil dari BPR hanya 3,3 % dari keuntungan yang didapatkan dari Bank Riau Kepri.

Jadi kalau bicara keperluan menambah dana untuk mengatasi devisit, harusnya jangan cabut investasi di perusahaan yang memberikan keuntungan besar. Kalau perlu, kurangi saja pengeluaran yang tidak produktif, misalnya mengurangi kegiatan yang tidak penting dan seremonial. Atau mengurangi biaya perjalanan dinas yang mencapai ratusan milyar. Bahkan kalau perlu pengeluaran untuk konsumsi kegiatan yang sampai  puluhan milyar d/pangkas. Dengan memangkas biaya kegiatan yang tidak produktif, tentu dapat menjadi solusi mengatasi devisit anggaran.

Bisa kita lihat dengan jelas bahwa rencana untuk memindahkan penyaluran gaji ASN dari Bank Riau Kepri ke Bank pengkrediran Rakyat dengan alasan devisit anggaran sangat cacat logika.

(3) Bank Pengkreditan Rakyat Perlu Menambah Mesin ATM

Alasan ketiga ini sebenarnya penulis dapatkan dari status facebook pengacara muda yang kondang di Tembilahan, YP Sikumbang. Terlepas maksud status facebooknya adalah persoalan BPR Gemilang atau bukan, yang jelas penulis melihatnya sangat releven dijadikan sebuah alasan. Dia mengatakan bahwa seharusnya menyiapkan insfrastruktur terlebih dahulu, seperti mesin ATM. Baru kemudian berbicara pendistribusian gaji ASN.

Perlu d/ingat, ASN tidak hanya tinggal di Ibu Kota (Tembilahan), banyak juga yang ada di Kecamatan, Desa bahkan Dusun. Sedangkan di Kota saja ketersediaan ATM Bank Pengkreditan Rakyat masih d/ragukan, apakan lagi untuk menyalurkan gaji ASN.

yp sikumbang

 

Alasan ini sungguh masuk akal, dan tentunya sangat realistis. Ketersediaan infrastruktur seperti mesin ATM sangat penting untuk kenyamanan nasabah. Bayangkan saja, untuk menyalurkan gaji ke ASN yang ada di daerah, apakah harus pake jasa speedboot?, lalu ASN menunggu di pelabuhan? gitu?. Gokil.

 

Penulis : Saipudin Ikhwan

Trisila.Com