Pilkades Inhil : Syarat “Wajib Lulus Uji Kompetensi” Layak Digugat

Hadi Mardiansyah - Pilkades Inhil
Bagikan Tulisan Ini Bung...

“Dan kita  sedang mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung; melakukan Uji Materil terkhusus untuk Pasal 36 Ayat 1 huruf (q)”.


Pilkades Inhil – Uji Komptensi bagi para Bakal Calon Kepala Desa se Kabupaten Indragiri Hilir telah d/laksanakan. Dari 96 Desa, ada sebanyak 306 orang bakal calon kepala desa yang telah mengikutinya. Hasil dari Uji Kompetensipun telah d/umumkan dan telah d/terima oleh panitia pemilihan desa.

Sebelumnya, secara tegas Bupati HM Wardan mengatakan, Calon Kepala Desa Tahun 2021 Harus Lulus Uji Kompetensi. Hal ini d/dasarkan pada Peraturan Daerah No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 36 Ayat 1 huruf (q):


“Setiap Bakal Calon Wajib Lulus Uji Kompetensi”

Selain itu, Uji Kompetensi yang menjadi syarat bagi calon kepala desa, juga d/atur dalam Peraturan Bupati Inhil No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Pasal 20 ayat 1 huruf (P) yaitu: “Lulus Uji Kompetensi” dan Pasal 21 ayat 1 huruf (h) yaitu: “Surat keterangan Lulus Uji Kompetensi yang dikeluarkan oleh Tim Independen”.

Menanggapi hal tersebut, kami melihat ada beberapa kejanggalan dalam Pilkades Serentak di Kab. Inhil tahun 2021, khususnya terkait dengan persyaratan dan teknis.

Perlu untuk d/ketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) NO. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, memang ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh setiap bakal calon kepala desa. Terkhusus pada Pasal 21 huruf (m), ada syarat lain yang boleh diatur dalam peraturan daerah.

Kemudian hal ini juga dipertegas pada Pasal 25 bahwa, jika dalam satu desa ternyata yang mendaftar sebagai bakal calon kepala desa lebih dari 5 orang maka panitia akan mengadakan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia serta syarat lain yang diatur oleh Bupati atau Walikota.

Artinya, jika ada desa yang calonnya lebih dari 5 orang, maka wajib mengikuti uji kompetensi dari panitia.

Misalnya satu desa yang mendaftar sebanyak 7 orang, maka akan d/lakukan uji kompetensi 7 orang tersebut. Lalu d/tetapkanlah 5 orang yang akan menjadi calon kepala desa oleh panitia pemilihan berdasarkan penilaian/ hasil rangking dari tim penguji.

Kalau dalam satu desa yang mendaftar hanya 5 orang atau kurang dari 5 orang, apakah harus mengikuti Uji Kompetensi?.

 

“Uji Kompetensi”  Tidak Wajib Bagi Semua Bakal Calon Kepala Desa

Menurut kami, sesuai dengan beberapa peraturan yang telah d/jelaskan, panitia tidak perlu melakukan Uji Kompetensi bagi para bakal calon yang mendaftar dalam satu desa hanya 5 orang atau kurang dari 5 orang.

Seperti yang ada di Kabupaten Bangkalan, ada sebanyak 120 Desa yang akan melakukan Pilkades serentak 2021 ini, tetapi hanya 9 Desa yang mengikuti Uji Kompetensi dari panitia. Karena 9 desa tersebut bakal calonnya lebih dari lima (5). Sementara sisanya langsung d/tetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa menjadi calon kepala desa melalui rapat pleno.

Akan tetapi, pada tahapan Pilkades 2021 di Inhil, ada desa yang jumlah bakal calon kepala desanya tidak lebih dari 5 orang, tetapi juga d/wajibkan untuk mengikuti uji kompetensi dari panitia. Menurut kami hal ini sudah keluar dari aturan main yang telah d/tetapkan.

Bahkan akan menjadi polemik dan menimbulkan konsekuensi hukum ketika ada Desa yang calonnya tidak lebih dari 5, tetapi hasil uji kompetensinya tidak lulus dan tidak d/tetapkan menjadi calon kepala desa oleh panitia pemilihan.

Uji kompetensi akan jadi polemik jika d/haruskan lulus bagi semua bakal calon kepala desa. Kecuali bagi desa-desa yang memang calonnya lebih dari 5, dan harus d/beritahukan hasilnya. Karena itulah yang akan menjadi dasar panitia pemilihan desa untuk menetapkan calon kepala desa maksimal 5 orang.

Peraturan Daerah No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 36 Ayat 1 huruf (q) bertentangan dengan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 33

Uji Kompetensi Ada Peraturan Tersendiri

Syarat “Wajib Lulus Uji Kompetensi” tidak bisa d/masukkan dalam syarat pemilihan Kepala Desa. Karena terkait dengan Uji Kompetensi sudah ada Undang-Undang dan Peraturan Menteri yang mengaturnya secara tersendiri.

Uji Kompetensi itu d/lakukan oleh lembaga pendidikan tinggi yang berkompeten dalam bidangnya. Misalnya ketika anda kuliah di jurusan Ilmu keperawatan, untuk menjadi seorang perawat harus mengikuti Uji Kompetensi Perawat yang d/adakan oleh lembaga yang benar-benar kompeten d/bidangnya. Sama halnya ketika ingin menjadi seorang advokad/pengacara ada ujian khusus advokad.

Sementara Uji Kompetensi untuk kepala desa, tidak ada lembaga atau bidang profesi khusus untuk menjadi kepala desa. Karena sesuai dengan UU Desa, Kepala Desa d/pilih oleh rakyat secara langsung oleh penduduk desa dan merupakan jabatan politik.

Bahkan dalam UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 33. Terkait dengan persyaratan untuk mencalonkan diri tidak ada syarat wajib lulus Uji Kompetensi. Memang ada syarat tambahan yang boleh diatur oleh Peraturan Daerah, misalnya terkait dengan syarat administrasi seperti Visi Misi bakal calon, Pas Photo, surat kesehatan, SKCK dll.

Kalau kita lihat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 46 “Pemilihan Kepala Desa diatur dengan peraturan Menteri”.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, sesuai Pasal 21 persyaratan untuk menjadi calon kepala desa tidak ada syarat “wajib lulus uji kompetensi”.

Bertentangan dengan UU Desa

Menurut analisis kami, secara teknis menetapkan Uji Kompetensi sebagai syarat wajib bagi calon kepala desa melalui peraturan daerah sudah bertentangan dengan UU Desa. Artinya sistem yang d/tetapkan sudah bermasalah, maka peraturan di bawahnya akan otomatis ikut bermasalah.

Jadi, Peraturan Daerah No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 36 Ayat 1 huruf (q) layak untuk d/gugat dan di Uji Materilkan melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia.

“Dan kita  sedang mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung; melakukan Uji Materil terkhusus untuk Pasal 36 Ayat 1 huruf (q)”.

Bagi bakal calon kepala desa yang d/nyatakan tidak lulus uji kompetensi dan tidak d/tetapkan menjadi calon kepala desa, sementara bakal calon di desa nya tidak lebih dari 5 orang pada saat pendaftaran, anda bisa melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas keputusan panitia pemilihan desa.

 

Penulis
Hadi Mardiansyah, SH
(Sekjen Gerakan Kebangkitan Rakyat Marhaen)

 

Trisila.com

Pilkades Inhil